Mengapa Amerika ‘ngotot’ Membela Georgia ?

“Rusia telah menginvasi negara tetangga yang berdaulat dan mengancam pemerintahan demokratis yang terpilih oleh rakyatnya. Tindakan seperti ini tidak bisa diterima dalam abad ke-21 ini,”

(George W Bush).

Beginilah reaksi Bush ketika mengomentari konflik antara Georgia dengan Rusia, seakan lupa dengan perbuatannya selama ini Bush begitu entengnya meyakinkan dunia bahwa di abad dua satu seperti sekarang Negara yang mempunyai kedaulatan tidak boleh diintervensi oleh Negara lain. Kebusukan inilah sekarang yang sedang dipertontonkan oleh sang polisi dunia (baca; Amerika), sementara semua orang telah lupa sejenak dengan perilaku biadab negeri Paman Sam tersebut terhadap Negara di belahan dunia yang lain, belum lagi ditambah dengan berita tidak seimbang karena pengaruh media global yang juga dikuasai sang negara adidaya tersebut.

Waspadai Mewabahnya Paham Pluralisme Agama di Aceh !

Salah satu wacana yang layak mendapat perhatian khusus adalah diskursus tentang kehidupan sosial baru Aceh yang terbuka dan modern, terdiri atas masyarakat dan kondisi plural. Memang tidak masalah bila wacana yang dikembangkan hanya sebatas pengkondisian ke-plural-an kehidupan di Aceh karena memang sejak dahulu masyarakat kita adalah masyarakat terbuka yang dapat mengakomodir berbagai keragaman budaya dan agama.

Menyoal Kerangka Dasar Partai Politik

Sebagai sebuah entitas perjuangan rakyat, keberadaan Parpol (partai politik) sebenarnya sangat dibutuhkan dalam membantu penyampaian aspirasi rakyat kepada penguasa. Dalam setiap geraknya parpol bukanlah hanya sekedar mesin pencetak suara ketika pemilu datang, tapi juga memikul perkara-perkara ideologis yang di alami umat.

Cukupkah Mewakili Umat Hanya dengan Modal Bisa Baca Al-Qur’an ?

Setelah menjadi polemik yang begitu lama akhirnya pasal 36 Qanun nomor 3 tahun 2008 tentang syarat baca Qur’an dicabut oleh mendagri, meskipun DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) di awal ngotot meng-goal-kannya. Namun sejumlah pihak jauh-jauh hari sebelumnya sudah memprediksi bahwa pasal tersebut akan dikoreksi, seperti pernyataan Abdurrahman Ahmad anggota Fraksi PBR (Partai Bintang Reformasi) beberapa waktu lalu, “Jika saja aturan itu hanya diberlakukan untuk kandidat partai lokal masih masuk di akal, tapi jika diberlakukan untuk kandidat partai nasional, sama saja dengan melanggar hukum soalnya sudah ada yang mengatur itu, yaitu UU No. 10 tahun 2008,”(Sipil, edisi 7 10/07/08).